Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dinilai sangat memprihatinkan. Hampir setiap bulan kita mendengar berita terkait korupsi di televisi. Seolah-olah korupsi sudah mendarah daging, yang tidak bisa dipisahkan dari para pejabat, bahkan pejabat di Kementerian Agama. Lembaga yang mengajarkan etika dan moral ini tidak luput juga dari korupsi dan jual-beli jabatan.
Wakil ketua KPK (2015-2019) Saut Situmorang mengatakan bahwa banyak kasus korupsi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang pada tahun 2019 bernilai lebih dari 2 ribu triliun. Kalau proporsi yang dikorupsi sebesar 20%, berarti nilai kerugian negara sekitar 200 triliun dalam satu tahun. Tentu saja jumlah ini terbilang sangat fantastik. Jika anggaran negara betul-betul diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat, terlebih mereka yang hidup pada garis kemiskinan, maka tidak akan terdengar lagi jeritan masyarakat karena kelaparan ataupun kesulitan dalam membiayai hidup. Tingkat korupsi yang tinggi menjadi penyebab meningkatnya kemiskinan di Indonesia, dan meningkatnya anak yang putus sekolah karena kekurangan biaya. Oleh karena itu pemerintah harus lebih tegas dalam memberantas korupsi. Hati kecil saya bertanya, mungkinkah Indonesia terbebas dari korupsi?
Untuk menjawab pertanyaan di atas harus dimulai dari langkah kita saat ini dalam memberantas korupsi, yang akan menentukan arah bangsa Indonesia kedepan. Jika masih takut-takut melawan korupsi dan masih saling mementingkan diri sendiri, korupsi akan sulit hilang. Budaya anti korupsi harus ditanamkan sejak kecil kepada anak-anak. Keluarga yang merupakan lembaga terkecil memiliki peran besar mendidik putra-putri bangsa Indonesia. Keluarga harus mengajarkan nilai-nilai bahwa mengambil milik seseorang yang bukan menjadi haknya merupakan tindakan salah. Sekolah juga memainkan peran penting dalam mendidik anak-anak bangsa. Sekolah diharapkan tidak hanya berfokus pada pengetahuan anak, tetapi nilai-nilai etika dan moral harus ditanamkan. Para pemimpin harus memberi contoh yang baik dan benar, harus terhindar dari masalah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Pemimpin harus sadar bahwa ia bekerja untuk melayani rakyat dan dibayar menggunakan uang rakyat, dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Lembaga-lembaga negara dalam hal ini KPK, kejaksaan, kepolisaan dan lembaga lainnya yang mengurusi masalah korupsi harus betul-betul tegas menindak pelaku tindak pidana korupsi dengan hukuman yang setimpal. Jika semua pihak terkait memaikan peran dengan baik dan benar, maka harapan bangsa Indonesia terbebas dari korupsi akan terwujud nyata. Mari kita tanamkan budaya jujur sejak dari pikiran dan terus bergandengan tangan melawan korupsi.***