Mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Bengkulu.          

Halo Sobat Stube-HEMAT di seluruh Indonesia! Salam kenal saya Samueli Hia dari komunitas Stube-HEMAT di Bengkulu. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Bengkulu, semester II (dua). Ini adalah pengalaman pertama saya mengikuti Stube-HEMAT Bengkulu. Saya mendapatkan kesempatan ini atas rekomendasi dari dosen saya, Made Nopen Supriadi, S.Th. (Sabtu, 19/03/2022), pukul 15.00 s.d. 17.00 WIB. Diskusi ini memiliki tema utama, ‘Perlindungan Perempuan dan Anak’ dengan sub tema, ‘Hak Asasi Anak Menurut Konvensi Internasional dan Indonesia”, dengan narasumber Ariani Narwastujati, S.Pd., S.S., M.Pd, Direktur Eksekutif Stube-HEMAT. Karena kasus Covid-19 varian Omicron sedang melonjak secara nasional, maka diskusi diselenggarakan secara online, Yogya-Bengkulu.

Berikut saya merangkum apa yang saya dapat dalam diskusi tersebut. Narasumber berbicara mengenai hak anak maka pembahasannya bertujuan memberitahukan apa yang harus dimiliki oleh anak dalam keluarga dan di dalam masyarakat. Selain definisi anak dengan batasan usia 0-18 tahun, nara sumber memberikan informasi tentang convention on the rights of the Child pada tahun 1989 oleh UNICEF, yang menghasilkan 54 pasal hak anak. Diantaranya, anak tidak boleh didiskriminasi, mendapat perhatian yang terbaik, perlindungan, bimbingan, hak hidup, mendapatkan nama, identitas, bersama keluarga, komunikasi dengan keluarga yang berbeda negara, melindungi anak dari penculikkan, menghormati cara pandang anak, berbagi pemikiran dengan bebas, bebas berpikir dan beragama, memiliki komunitas (group), melindungi privasi anak, mendapatkan akses untuk infomasi, mendapatkan tanggung jawab dari orang tua, melindungi dari kekerasan, melindungi anak yang tanpa orang tua, adopsi dan lain sebagainya.

Karena konvensi tersebut ditetapkan pada tanggal 20 November, maka hari tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Anak Internasional. Dari banyak pasal konvensi hak anak internasional tersebut, Indonesia mengadopsi dan menyarikannya menjadi 10 hak anak,  yang meliputi:

Diskusi tersebut memberi saya wawasan baru, bagaimana memahami bahwa anak-anak memiliki hak yang perlu dipenuhi baik oleh orang dewasa, orang tua atau pun lembaga-lembaga terkait. Wawasan ini menjadi bekal bagi saya untuk terlibat aktif memperhatikan perlindungan bagi anak dengan memperhatikan hak mereka. (SH) ***

Kali ini saya berkesempatan untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Stube-HEMAT Bengkulu di desa Taba Gemantung, kecamatan Merigi Sakti, kabupaten Bengkulu Tengah (20/03/2022). Materi disampaikan penasihat LK3 Bengkulu Tengah, Alfredo Qoeiko. Saya mendapatkan wawasan baru berkaitan peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) pada kasus kekerasan seksual di masyarakat.

LK3 sendiri merupakan lembaga atau organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian dan penyebarluasan informasi, penjangkauan, perlindungan, pendampingan dan pemberdayaan keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang mampu memecahkan masalah yang diperlukan. Lembaga ini memiliki peran menangani masalah-masalah yang kerap ditemui di lingkungan masyarakat seperti masalah kekerasan seksual. Pada dasarnya fungsi atau tujuan dari lembaga ini adalah untuk menjamin kesejahteraan keluarga. LK3 sendiri berada di bawah naungan Kementerian Sosial yang berperan aktif dalam segala aspek yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Dasar dari pemikiran pelaksana lembaga ini adalah adanya berbagai perubahan dalam masyarakat pasti menyebabkan permasalahan yang dihadapi oleh keluarga semakin kompleks, seperti kemiskinan, ketelantaran anak, kekerasan dalam rumah tangga, trafficking, penyalahgunaan narkoba. Pada kasus kekerasan seksual, LK3 berperan melakukan perlindungan sosial dan memberikan pendampingan sampai kasus diselesaikan secara pidana atau kekeluargaan. Apabila korban mendapatkan traumatik karena perlakuan yang dialaminya maka petugas LK3 akan mendampingi dengan dukungan moral ataupun dukungan lain tergantung kebutuhan. Karena pada dasarnya LK3 memiliki beberapa fokus yakni Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, Sosial, hingga Hukum seperti kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Dalam praktiknya apabila seseorang mengalami kasus (KDRT) atau kasus kekerasan seksual maka Pekerja Sosial (Pendamping) LK3 akan memberikan dukungan atau perlindungan kepada korban selama proses hukum berlangsung hingga selesai. Pekerja Sosial berasal dari warga desa berdasar keputusan yang dikeluarkan Dinas Sosial, sehingga seorang Peksos memiliki perlindungan hukum. Minimal terdapat 5 orang Peksos di satu desa agar dapat menjangkau dan melayani lebih baik.

Peran LK3 sangat penting untuk mendukung kesejahteraan kelompok masyarakat. Sayangnya lembaga ini belum menyeluruh dimiliki tiap desa, termasuk Desa Taba Gemantung. Setelah pengenalan LK3 ini, akan terbentuk LK3 Taba Gemantung. Usaha berbagai pihak sangat dibutuhkan agar lembaga ini dapat terbentuk sehingga dengan adanya LK3, kesejahteraan masyarakat desa dapat lebih diperhatikan mengingat tindak kekerasan atau kasus-kasus lain bisa terjadi pada siapa saja.***