Budaya Membaca dan Menulis Di Kalangan Mahasiswa Netyana R. Boba Joru, STT LEWA, PAK
pada hari Sabtu, 11 Mei 2019oleh adminstube
Membaca dan menulis merupakan salah satu kemampuan dasar yang harus dikuasai oleh anak muda dan mahasiswa dalam menghadapi tuntutan global. Tentu akan banyak sekali manfaat yang akan kita temui disaat kita banyak membaca dan menulis. Akan tetapi budaya membaca dan menulis di kalangan anak muda atau mahasiswa Sumba Timur terbilang masih rendah. Berdasarkan pengalaman pribadi yang saya temui, kalangan kampus yang seharusnya menjadi sarang kutu buku, malah jarang sekali ditemui para mahasiswa yang membaca dan menulis. Perpustakaan seolah-olah selalu hening, bukan dikarenakan hening menghargai pembaca atau penulis lainnya ketika berada pada perpustakaan tetapi memang sunyi karena jarang sekali ditemui mahasiswa yang ada di perpustakaan.
Sangat disayangkan jika seorang yang bergelar mahasiswa atau sarjana tidak mempunyai keahlian dalam menulis dan suka membaca buku. Berdasarkan pengalaman pribadi yang saya temui juga, jika kita yang bergelar mahasiswa atau sarjana pulang kampung atau desa selalu diminta tolong oleh aparat desa dan masyarakat untuk membuat surat, proposal, laporan dan lain sebagainya. Tentu sangat ironis jika kita tidak bisa melakukan hal-hal tersebut.
Bagi saya, tentu tidak ada kata terlambat jika kita terus mau berlatih untuk menulis dan membaca. Kita bisa meluangkan waktu 15-30 menit per hari untuk menulis dan membaca. Awalnya akan terasa berat tetapi jika kita terus melakukan maka akan terasa mudah dan menyenangkan. Tulisan bisa kita mulai dari hal yang sering kita lihat, dengar, dan gelisahkan. Akan menjadi mudah jika tulisan dimulai dari lingkungan kita karena kita hanya menceritakan kembali pengamatan yang sering kita lihat seperti kampung kita yang masih tinggi tingkat kekerasan terhadap perempuan atau anak, sulitnya menjangkau air bersih, listrik yang belum ada dan lain sebagainya.
Kebiasaan membaca dan menulis akan membawa dampak positif bagi si penulis seperti bertambahnya wawasan berfikir, mampu berpikir kritis, bertambahnya ilmu pengetahuan, menemukan ide-ide, mendapatkan pengetahuan yang baru, dan bisa mendapatkan solusi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Sementara bagi seseorang yang tidak membaca serta menulis, ia tidak mampu berfikir kritis, tingkat pengetahuannya rendah, selalu mengeluh ketika menghadapi sesuatu yang rumit dan tidak mampu menyelesaikan masalah.
Sudah saatnya anak muda dan mahasiswa Sumba Timur mempunyai kemampuan menulis serta gemar membaca, karena daerah ini membutuhkan SDM yang tinggi, mampu menciptakan ide, peduli lingkungan sekitar, bersikap kritis dan cerdas. Mengutip Pramoedya Ananta Toer, seorang penulis novel dan pejuang hak asasi manusia mengatakan bahwa orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.
Jadi tunggu apa lagi, kita sebagai anak muda harus siap membekali diri.***
Uji Pluralisme Dalam Pesta Demokrasi Pemilu Marinus Padjaru Djowa, Hukum, Unkriswina Sumba.
pada hari Rabu, 8 Mei 2019oleh adminstube
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar karena memiliki 1340 suku bangsa, 300 kelompok etnik, 17.504 pulau, dan 6 agama yang legal. Selain kaya akan suku dan budayanya, Indonesia juga kaya akan sumber daya alamnya. Berbagai macam flora dan fauna yang ada di seluruh dunia ada di Indonesia. Indonesia diibaratkan miniatur kecil yang mewakili seluruh sampel populasi yang ada di dunia. Sebagai masyarakat Indonesia tentu kita perlu bangga akan semua keindahan yang diberikan oleh sang pencipta kepada kita bangsa Indonesia.
Perjuangan bangsa Indonesia dalam menjaga keutuhan dan kestabilan keamanan negaranya diuji ketika bangsa Indonesia melaksanakan pesta demokrasi dalam pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati dan DPR karena selalu timbul konflik dalam masyarakat yang mengatas namakan suku, agama dan ras untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing.
Pemilu dibuat agar kita masyarakat Indonesia dapat memilih pemimpin-pemimpin yang bisa menjamin hak-hak warga negara. Pemilu juga cermin dari negara demokrasi yang menjamin kebebasan masyarakat untuk menentukan pilihannya. Namun saya melihat proses demokrasi pemilu yang dijalankan saat ini banyak menimbulkan konflik antar masyarakat.
Pemilu yang terjadi masih menyisakan banyak kejanggalan dan perlu belajar banyak untuk menampilkan pemilu yang jujur, adil dan harmonis. Ada masyarakat yang mengikuti pemilu hanya untuk memenangkan kandidatnya tanpa melihat visi dan misinya terlebih dahulu. Pemilu tak lepas digunakan sebagai ajang judi atau taruhan demi memperoleh keuntungan semata.
Kita betul-betul diuji apakah pluralitias kita dalam pemilu mampu tetap terus eksis di mata dunia atau tidak. Pemerintah mempunyai peran besar dalam meminimalisir konflik antar masyarakat yang terjadi ketika pemilu berlangsung dengan terus mensosialisasikan masyarakat konsep Bhineka Tunggal Ika. Selain itu, pertarungan elit dalam kancah politik harus benar-benar memainkan pertarungan ide dan gagasan bukan saling menghujat dan memfitnah satu sama lain. Tujuannya memberi contoh kepada masyarakat bahwa pemilu merupakan pemilu yang betul-betul berkualitas, menyejukan dan damai. Mari kita terus menjaga keragaman bangsa Indonesia, jangan biarkan bangsa yang besar dan indah ini terpecah belah hanya demi kepentingan kelompok semata. ***
ASN dan Netralitas Dalam Pemilu Marinus Padjaru Djowa, Hukum, Unkriswina Sumba
pada hari Sabtu, 4 Mei 2019oleh adminstube
Bangsa Indonesia baru saja menyelesaikan pesta demokrasi yang besar dan serentak di seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 17 April 2019. Masyarakat berbondong-bondong menentukan pilihannya mulai dari presiden (eksekutif) hingga DPR (legislatif). Pesta demokrasi yang sudah dijalankan menyimpan banyak cerita menarik dan tentunya mencuri perhatian masyarakat. Salah satunya adalah isu kenetralan berbagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilu.
Undang-undang negara Republik Indonesia no 7 tahun 2017 tentang pemilu pada pasal 282 dan pasal 283 ayat 1 sudah sangat jelas mengatur terkait netralitas ASN dalam pemilu dan bagi yang melanggar bisa dikenakan sanksi pidana. Baru-baru ini kita dikagetkan dengan dipecatnya 6 ASN di kabupaten Tanggerang, Banten, setelah mereka diketahui berpose 2 jari mendukung salah satu calon presiden. Berita online tribunnews.com pada tanggal 2 Maret 2019 sempat mewancarai kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Tanggerang, Komarudin. Lebih lanjut Komarudin mengatakan, “Keenamnya juga disebut melanggar aturan lantaran menggunakan atribut seperti seragam dan juga terdapat logo Provinsi Banten di bagian lengannya. Pemecatan enam guru tersebut sudah sesuai aturan yang berlaku. Dimana salah satunya tidak boleh berkampanye di lembaga pendidikan termasuk sekolah. Masih banyak kisah lagi lainnya yang membuktikan ketidak netralitas ASN dalam pesta demokrasi kita kali ini
Menanggapi adanya ketidaknetralan ASN dalam pemilu penulis merasa kecewa. Ketika sudah menjadi ASN berarti sudah mengikatkan diri pada ketentuan dan perundang-undangan sebagai syarat dan kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan asas keadilan untuk mengabdi pada negara dan masyarakat. Adapun tugas dari ASN sebagai perencana, pengawas, pelaksana, dan penyelenggara tugas umum harus bebas dari intervensi politik serta bebas praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), terlebih gaji mereka memakai uang rakyat, sehingga harus betul pro-rakyat. Ketidaknetralan ASN akan kontra produktif untuk masyarakat.
Akhirnya penulis sampai pada konklusi ide dari tulisan ini, penulis melihat perlunya penindakan tegas kepada ASN yang tidak netral. Aturan yang dibuat oleh pemerintah terkait netralitas ASN dalam pemilu sudah baik, hanya saja implementasi di lapangan masih sangat jarang dilakukan. Pemerintah harus bertindak tegas dan tidak pandang bulu. Jangan hanya berani pada ASN yang pangkat atau golongannya kecil, supaya hukum tidak tumpul ke atas tajam ke bawah. Mari kita menjaga terus iklim demokrasi di negara Indonesia dengan patuh terhadap hukum yang berlaku agar tercipta Indonesia yang kuat dan hebat. ***