Pemilihan Umum dan Jual Beli Jabatan Krisdayanti Wola, Mahasiswa Teeologi, STT Lewa-Sumba
pada hari Senin, 8 Juli 2019oleh adminstube
Jual beli jabatan setelah pemilihan umum atau pesta demokrasi bukanlah suatu hal yang asing atau baru terjadi dalam dunia perpolitikan yang ada di Indonesia. Para calon Presiden, Gubernur, Bupati hingga calon Legislatif membutuhkan dana dan tenaga yang tidak sedikit demikelancaran urusan saat pesta demokrasi berlangsung. Banyakkorporasi, pengusaha dan berbagai pihak menangkap peluang ini dengan memberikan bantuan pendanaan dengan maksud dan tujuan tertentu, seperti memperoleh kemenangan tender tanpa mengikuti proses yang wajar, atau menaruh orang-orangnya dalam sistem pemerintahan dan lain sebagainya. Istilah lazim yang sering dikenal dalam perpolitikan, bahwa tidak ada yang namanya makan siang gratis.
Menjadi pertanyaan besar bagi saya dan mungkin juga bagi kita semua apakah menerima bantuan dana besar dari seseorang atau kelompok tertentu kepada para kandidat eksekutif dan legislatif merupakan hal yang benar atau salah? Penulis mempunyai sudut pandang dalam menyikapi hal ini jawabannya bisa salah atau benar. Benar jika para kandidat menerima uang tersebut dan membalasnya dengan bekerja baik, tidak mementingkan kelompok tertentu, berlaku adil dan membuat program kerja dan pro-rakyat miskin. Salah ketika para kandidat diberi pesan jika menang harus mementingkan kelompok pendonor dibandingkan kelompok atau masyarakatumum, serba KKN (Kolusi, Korupsi & Nepotisme) dan lain sebagainya.Seperti berita yang berhasil dihimpun oleh penulis dari media online kompas.com terkait jual beli jabatan yang marak di Indonesia. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi mengaku sudah mencium adanya praktik jual beli jabatan di sejumlah kementerian sejak dua tahun terakhir ini. "Kita sejak tahun 2017 sebenarnya, KASN sudah membuat analisis tentang praktik praktik transaksional di dalam pengangkatan jabatan tinggi, transaksi jabatan pimpinan tinggi. Kami sangat terkejut dengan begitu masifnya dari praktek ini," kata Sofian dalam diskusi di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/3/2019).
Sofian mengatakan, praktik jual beli jabatan ini disinyalir terjadi di kementerian yang tugasnya berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia. Secara spesifik, ia menyebut tiga kementerian, yakni Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan terakhir Kementerian Agama.Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul " Sejak 2017, KASN Sudah Cium Praktik Jual Beli Jabatan di Banyak Kementerian", https://nasional.kompas.com/read/2019/03/27/15115231/sejak-2017-kasn-sudah-cium-praktik-jual-beli-jabatan-di-banyak-kementerian.
Akhirnya penulismenekankan betapapentingnya jiwa integritas(kesesuaian antara perkataan dan perbuatan) yangharus dimiliki oleh pemimpin bangsa. Jiwa integritas tersebut salah satu contohnya adalah berani menolak tawaran menggiurkan yang bernuansa KKN. Dengan jiwa integritas yang tinggi dan cinta pada tanah air maka segala niat dan akal busuk dalam perpolitikan bisa ditumbangkan. Jiwa integritas yang tinggi itu bisa didapatkan jika para pemimpin bangsa betul-betul sadar bahwa mereka harus bekerja bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Mencari orang pandai di Indonesia lebih mudah dibandingkan menemukan orang yang memiliki integritas tinggi. Jika para pemimpin memilikiintegritras yang tinggi maka harapan rakyat Indonesia akan hidup sejahtera dapat tercapai. Mari terus tanamkan jiwa integritas pada diri kita. ***