GEREJA DAN POLITIK
pada hari Rabu, 26 Februari 2014oleh adminstube
Indonesia menjunjung tinggi demokrasi sejak merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara pada tanggal 17 Agustus 1945, sehingga pemilihan umum merupakan salah satu syarat mutlak untuk menentukan pemimpin negara ini. Pemilihan umum memberi kesempatan kepada rakyat menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin di lembaga yudikatif, legislatif dan eksekutif, dalam periode lima tahunan.
Peserta lokakarya antusias mengikuti kegiatan yang diadakan di Wisma Cendana Waingapu, 21 - 23 Februari 2-14. Banyak diantaranya yang mempersoalkan keterlibatan pendeta dalam politik praktis yang banyak membuat jemaat kecewa dengan gereja sekarang ini, namun ada juga pihak yang pro terhadap praktek tersebut sehingga lokakarya menjadi hidup dan diskusi-diskusinya sedikit alot. Beberapa pemateri mengatakan bahwa peran gereja dalam politik sangat penting namun tidak berarti bahwa pendeta harus menjadi wakil rakyat di parlemen. Gereja dipanggil berperan sebagai terang dan garam dengan mendorong jemaat yang berkompeten dan takut akan Tuhan menjadi wakil rakyat dalam parlemen. Gereja menyuarakan suara kenabian dengan membimbing jemaatnya menjadi garam dan terang, bukannya menjadi pemain politik yang membuat luntur identitas gereja karena kesalahan pendeta yang terjun dalam politik praktis. Di lain pihak, pendeta yang terjun dalam politik praktis juga tidak bisa dipersalahkan. Permasalahannya adalah tugas penggembalaan tidak bisa dilakukan dengan seenaknya dengan datang dan pergi begitu saja.
