Rangkaian pelatihan tentang Masalah Kesehatan di Indonesia yang diadakan oleh Stube HEMAT Yogyakarta benar-benar mendorong saya untuk melihat kembali realitas di kampung halaman saya di Nias, khususnya realitas masalah kesehatan. Memang kenyataan saat ini perhatian masyarakat Indonesia dan dunia masih tersita pada pandemi, namun bukan berarti mengabaikan masalah kesehatan yang lain. Ini terbukti dengan salah satu bagian pelatihan yang memandu peserta melihat kembali permasalahan kesehatan di kampung halaman.

Permasalahan kesehatan yang saya amati di kabupaten Nias antara lain kualitas jamban sehat, sarana air bersih dan lantai rumah masih tanah. Berdasarkan data BPS Sumatera Utara 2019, tentang distribusi rumah tangga terhadap penggunaan fasilitas tempat buang air besar dikategorikan sebagai berikut: sendiri 42,15%, bersama 5,12%, MCK umum 0,26%, tidak menggunakan 0,22%, dan tidak ada 52,25% (terbanyak di provinsi Sumatera Utara). Data ini menunjukan bahwa lebih dari 50% rumah tangga di kabupaten Nias tidak memiliki jamban sehat dan layak. Di sisi lain, sumber air minum rumah tangga sangat beragam, dari pompa 1,53%, sumur terlindung 13,60%, sumur tak terlindung 32,22% (terbanyak di provinsi Sumatera Utara), mata air terlindung 7,77%, mata air tak terlindung 32,54% (terbanyak di provinsi Sumatera Utara), air permukaan 1,72%, dan air hujan 7,82%. Sedangkan distribusi rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak, yaitu 29,15% (terendah di povinsi Sumatera Utara, meskipun meningkat antara 2014-2018). Berkaitan rumah tangga berlantai tanah, di kabupaten Nias ada 16,30% rumah tangga, yang terbanyak di provinsi Sumatera Utara.

Realita di atas umum ditemui di desa-desa yang minim akses jalan raya, lampu penerangan, teknologi informasi dan fasilitas umum lainnya. Selain itu penduduk di desa-desa tersebut adalah warga ekonomi pra sejahtera yang hanya mampu membangun rumah kayu dan beralaskan tanah, sehingga wajar kalau sebagian besar rumah mereka belum mempunyai jamban layak maupun air bersih. Bukan berarti penduduk tidak mempedulikan manfaat memiliki jamban dan air higienis tetapi mereka masih memprioritaskan usaha untuk memenuhi kebutuhan primer keluarga, sehingga kebutuhan fasilitas jamban layak masih berada di nomer sekian, dan menggunakan ladang, parit-parit atau sungai yang berada di belakang rumah. Berkait ketersediaan air, keluarga yang belum memiliki kamar mandi permanen biasanya menggali sumur atau tampungan air yang dipagari tenda atau terpal dengan bambu sebagai penyangga dan biasanya tidak beratap. Tak jarang air berwarna kuning kecoklatan  tetap digunakan untuk mandi, mencuci perabot rumah tangga dan pakaian.

Bagi saya yang kuliah di Ilmu Pemerintahan dengan melihat permasalahan kesehatan ini saya belajar menemukan alternatif-alternatif atas permasalahan yang terjadi di kampung halaman saya, misalnya pemerintah daerah ‘membuka mata’ dan dituntut lebih berperan, misalnya dengan membuka akses terhadap sumber air bersih melalui PDAM meskipun bertahap. Sedangkan berkait ketersediaan jamban dan peningkatan kualitas lantai rumah, pemerintah desa bisa melakukan inisiatif sebagai wujud ‘sense of crisis’ kebutuhan dasar masyarakat dengan menggalakkan pembangunan jamban rumah tangga yang dimasukkan dalam pembangunan desa untuk meningkatkan kekuatan sosial masyarakat dan peningkatan kualitas hidup.***